Rabu, Oktober 27, 2010
Administrator
Rekor sebagai Negara termiskin dan terkorup di dunia dipegang oleh Somalia, berdasarkan data dari Transparency International (TI) yang berbasis di Berlin. TI merilis indeks persepsi korupsi (IPK) dari 178 negara dunia tahun 2010. Pada indeks tersebut, Somalia menempati peringkat terbawah dengan IPK terendah dalam tingkat korupsi. Negara multi pemerintahan yang saling bertikai ini memiliki IPK 1,1 dari skala 0-10. Hal ini menandakan negara ini adalah negara paling korup di dunia. Somalia menempati peringkat 178, terbawah dari semua negara yang ada.
Somalia tidak memiliki pemerintahan nasional yang efektif. Terdapat sedikitnya empat pemerintahan pada negara tersebut yang kesemuanya bertikai. Pemerintahan yang diakui oleh masyarakat internasional adalah “Pemerintahan Transisi Nasional” yang saat ini dikepalai oleh Sheikh Sharif Sheikh Ahmed.
Negara peringkat kedua dan ketiga dari bawah pada IPK adalah Myanmar dan Afghanistan. Sementara itu, negara terbersih dari korupsi pada tahun 2010 adalah Denmark, Selandia Baru dan Singapura.
Pada peringkat negara-negara terkorup, Rusia menempati peringkat ke-154. Sementara itu, peringkat Italia turun ke tempat ke-67, di bawah Rwanda.
Chili dan Uruguay adalah negara paling tidak korup di Amerika Latin berdasarkan laporan dari TI. Peringkat teratas negara-negara Timur Tengah adalah Qatar. Sementara itu, peringkat teratas untuk negara-negara Afrika adalah Botswana.
TI menyimpulkan bahwa beberapa negara menjadi korup dalam beberapa tahun terakhir, terutama Ceko, Hungaria, Italia dan Amerika Serikat.
Transparansi Internasional yang berdiri pada tahun 1993 adalah organisasi non-pemerintah bertugas untuk mengawasi korupsi perusahaan dan politik. Sistem IPK pertama kali diperkenalkan oleh TI pada 1995 dan langsung menjadikan TI dan masalah korupsi masuk dalam agenda kebijakan internasional.
Menurut ketua Transparansi Internasional, Huguette Labelle, dalam mengatasi korupsi, penegakan hukum sangat diperlukan. Namun, ujarnya, penegakan hukum tidak akan tercipta tanpa adanya pemerintahan yang kuat.
“Dengan mempertaruhkan banyak rakyat, komitmen anti-korupsi pemerintah, transparansi dan dan akuntabilitas harus seiring dengan tindakan mereka. Pemerintahan yang baik adalah bagian penting dari solusi perubahan kebijakan global yang dihadapi banyak pemerintah saat ini,” ujar Labelle seperti dilansir dari laman BBC.
Somalia tidak memiliki pemerintahan nasional yang efektif. Terdapat sedikitnya empat pemerintahan pada negara tersebut yang kesemuanya bertikai. Pemerintahan yang diakui oleh masyarakat internasional adalah “Pemerintahan Transisi Nasional” yang saat ini dikepalai oleh Sheikh Sharif Sheikh Ahmed.
Negara peringkat kedua dan ketiga dari bawah pada IPK adalah Myanmar dan Afghanistan. Sementara itu, negara terbersih dari korupsi pada tahun 2010 adalah Denmark, Selandia Baru dan Singapura.
Pada peringkat negara-negara terkorup, Rusia menempati peringkat ke-154. Sementara itu, peringkat Italia turun ke tempat ke-67, di bawah Rwanda.
Chili dan Uruguay adalah negara paling tidak korup di Amerika Latin berdasarkan laporan dari TI. Peringkat teratas negara-negara Timur Tengah adalah Qatar. Sementara itu, peringkat teratas untuk negara-negara Afrika adalah Botswana.
TI menyimpulkan bahwa beberapa negara menjadi korup dalam beberapa tahun terakhir, terutama Ceko, Hungaria, Italia dan Amerika Serikat.
Transparansi Internasional yang berdiri pada tahun 1993 adalah organisasi non-pemerintah bertugas untuk mengawasi korupsi perusahaan dan politik. Sistem IPK pertama kali diperkenalkan oleh TI pada 1995 dan langsung menjadikan TI dan masalah korupsi masuk dalam agenda kebijakan internasional.
Menurut ketua Transparansi Internasional, Huguette Labelle, dalam mengatasi korupsi, penegakan hukum sangat diperlukan. Namun, ujarnya, penegakan hukum tidak akan tercipta tanpa adanya pemerintahan yang kuat.
“Dengan mempertaruhkan banyak rakyat, komitmen anti-korupsi pemerintah, transparansi dan dan akuntabilitas harus seiring dengan tindakan mereka. Pemerintahan yang baik adalah bagian penting dari solusi perubahan kebijakan global yang dihadapi banyak pemerintah saat ini,” ujar Labelle seperti dilansir dari laman BBC.
