54 ORANG ANGGOTA PANWASCAM DILANTIK

Bupati Gresik, Dr. KH. Robbach Ma’sum, Drs, MM menjadi saksi pelantikan dan pengambilan Sumpah 54 orang anggota Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) dari 18 Kecamatan se Kabupaten Gresik, Rabu (11/3).

Selain Bupati turut hadir dalam Pelantikan dan sumpah yang diselenggarakan di Ruang Mandala Bhakti Praja ini Wakil Bupati Gresik HM Sastro Suwito, SH, M.Hum, Segenap Muspida Gresik, Pejabat Pemkab Gresik dan Utusan perwakilan peserta Parpol Peserta Pemilu tahun 2009.

Dalam Pelantikan itu , Ketua Panwaslu Gresik, Muchammad Toha, A.Ag, M.Si. menyampaikan beberapa hal penting tentang tugas panwascam. Yang penting dalam menjalankan tugasnya anggota Panwascam tidak diskriminatif. Sedang tugas lain anggota Panwascam yaitu mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu dan menindaklanjuti dengan melaporkan ke Panitia Pemilu Kecamatan. Merekomendasikan laporan kepada yang berwenang atas temuan dan laporan akan hal-hal yang mengandung unsur tindak pidana pemilu, jelas Toha panjang.

Sementara Bupati Gresik menyampaikan selamat atas dilantiknya Panwascam Gresik. Bupati berharap agar para Panwascam yang baru dilantik ini dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. (sdm, Humas Pemkab Gresik)

Read More

KINERJA PENYEDIA JASA HAMBAT PEMBANGUNAN

Dalam melaksanakan pembangunan bidang pekerjaan umum masih ditemukan beberapa permasalahan. Beberapa penyedia jasa kurang mengikuti petunjuk gambar dan persyaratan-persyaratan administrasi walaupun sudah jelas tertera dalam Surat Perjanjian Kontrak sehingga hambat jadwal pelaksanaan pekerjaan. Hal tersebut disampaikan Bupati Lamongan Masfuk saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2008 di Ruang Sidang Paripurna DPRD setempat, Rabu (11/3).

Selain itu, dilanjutkannya, masih ada kegiatan masyarakat di dalam waduk yang melakukan aktivitas budidaya ikan dan penanaman padi serta pembendungan pada saluran irigasi dan sungai. Hal tersebut mengakibatkan fungsi waduk belum berjalan secara optimal.

“Sebagai upaya menyelesaikan permasalahan itu adalah Penyedia Jasa harus membuta laporan harian, mingguan dan setiap akhir bulan kepada Pejabat Pembuat Komitmen secara rutin. Dan itu harus disertai foto pelaksanaan kegiatan. Selain itu perlu dilakukan pembinaan kepada Penyedia Jasa atau kontraktor pelaksana juga dengan memberdayakan masyarakat dan sosialisasi pentingnya kelestarian sarana dan prasarana pengairan, “ kata dia.

Sementara terkait urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, Masfuk meyebutkan kedua komponen tersebut telah berperan aktif dalam menurunkan angka kematian ibu dan anak. Disebutkannya, keberhasilan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera di Lamongan pada 2008 ditunjukkan dengan tercapainya prosentase pertumbuhan penduduk di bawah target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

“Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan urusan keluarga berencana adalah belum semua akseptor KB mendapatkan pelayanan alat kontrasepsi dengan biaya gratis karena persediaan alat dari pemerintah masih kurang. Sehingga banyak peserta KB mandiri serta belum optimalnya kegiatan penyuluhan, “ ungkap dia dalam LKPJ yang dibacakan bergantian dengan Wakil Bupati Tsalits Fahami.

Dilanjutkan dia, kinerja pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri di 2008 oada umumnya sudah mencapai target kinerja dalam RPJMD. Yakni prosentase penurunan pelanggaran Perda yang berarti tingkat kesadaran masyarakat dalam mematuhi Perda semakin meningkat.

Sedangkan kinerjka yang belum memenuhi target RPJMD, sambung dia, adalah prosentase penurunan daerah rawan konflik mencapai 55,56 persen dari 51,85 persen yang ditargetkan. Kemudian kegiatan keagamaan yang diabntu baru mencapai 256 kegiatan dari 267 kegiatan yang ditargetkan.

Disebutkan Masfuk dalam laporannya, perkembangan pencapaian kemajuan perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari nilai pertumbuhan perekonomian yang dicapai. Pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto ) Lamongan berdasar nilai total PDRB Atas dasar Harga Konstan (ADHK) pada 2008 sebesar Rp 4.582.954.010.000. atai naik 5,87 persen

Secara kuantitatif, pendapatan Tahun Anggaran 2008 terealisasi Rp 869.781.568.400 atau tercapai 101,30 persen dari target perubahan APBD. Ini terbagai dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 66.612.476.978, dana perimbangan sebesar Rp 742.671.110.057 serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 60.497.981.365. sedangkan belanja mencapai Rp 861.127.730.025 atau mencapai 96,03 persen dari target. “Dengan demikian dalam mengelola keuangan daerah pada tahun anggaran 2008 terdapat surplus sebesar Rp 8.653.838.375. (arf, Humas Pemkab Lamongan)

Read More

7.555 APARAT GABUNGAN, SIAP AMANKAN TAHAPAN PEMILU

Sejumlah 7.555 personil gabungan lintas sektor di Kabupaten Lamongan siap amankan seluruh tahapan pemilu 2009. Kesiapsiagaan tersebut diwujudkan dalam sebuah Apel Gelar Pasukan dalam rangka pengamanan pemilu 2009 di Alun-alun Kota Lamongan, Rabu (11/3) yang dipimpin Kapolres Lamongan AKBP Imam Sayuti.

Ribuan personil tersebut merupakan gabungan dari tujuh unsur yang ada. Yakni 710 personil Polres Lamongan dan jajarannya, 100 personil TNI (on call) dan 6 personil Polisi Militer (PM). Selanjutnya 30 personil dari Satuan Polisi Pamong Praja, 10 personil Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ), 5 personil Pemadam Kebakaran (PMK) serta yang terbesar, 6694 personil dari Linmas.

Apel kesiapsiagaan tersebut diakhiri dengan inspeksi pasukan oleh Kapolres bersama muspida Lamongan, termasuk Bupati Lamongan Masfuk. Inspeksi tersebut diakhiri dengan melihat eksiapsiagaan kendaraan bermotor yang dimiliki.

Terkait keterlibatan TNI dalam membantu pengamanan pemilu 2009 tersebut, AKBP Imam Sayuti saat membacakan sambutan Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri mengatakan, keterlibatan unsur TNI untuk pengawasan pemilu adalah secara tidak langsung. “Ini adalah wujud kebersamaan antara TNI dan Polri,” kata dia.

Selanjutnya dissampaikannya, melihat pemgamanan pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu 2009 juga memiliki beberapa potensi kerawanan. Diantara potensi kerawanan selama tahapan pemilu tersebut yakni selama kegiatan kampanye terbuka. Untuk mengamankan kampanye terbuka yang akan berlangsung selama 21 hari diikuti 38 partai nasional dan 6 partai lokal di NAD tersebut memerlukan keseriusan pengamanan dan pengertian berbagai pihak untuk mengembangkan kampanye damai.

“Selain itu, tahapan pemilu yang lain jika tidak dikelola dengan baik juga memiliki potensi kerawanan. Selanjutnya diharapkan agar KPU bersama Bawaslu untuk bekerjasama. Hindarilah konflik dalam setiap tahapan pemilu demi mewujudkan pemilu yang berkualitas, “ tuturnya mengakhiri sambutan. (arf, Humas Pemkab Lamongan)

Read More