TANPA PUPUK BERSUBSIDI, PETANI GRESIK HASILKAN PADI 13,52 TON/HA

Bupati Gresik Dr. KH. Robbach Ma’sum, Drs, MM melakukan panen raya di desa Sukorejo, Sidayu Gresik. Selasa (24/3). Panen raya kali ini berlangsung di lahan milik kelompok tani “rukun raharjo” hasil kerjasama dengan formulator produsen pupuk phospat mineral organic.

Ternyata, ditengah langkanya ketersediaan pupuk bersubsidi untuk petani di Gresik, panen raya kali ini dapat menghasilkan 8,4 ton/ha gabah kering panen (GKP) dengan menggunakan pupuk phospat mineral organic. Bandingkan dengan produksi rata-rata yang hanya antara 5 – 6 ton/ha gabah kering giling (GKG).

Hasil panen di Sukorejo ini bukannya hasil terbaik. Dari 102 lokasi kerjasama di 15 kecamatan, Panen terbaik diraih oleh kelompok tani kedanyang di desa Kedanyang Kecamatan Kebomas yang menghjasilkan 13,52 ton/ha. Sedangkan di desa Klampok Benjeng menghasilkan 11,52 ton/ha dan di desa Sumbergede Wringinanom menghasilkan 10,56 ton/ha gabah kering panen (GKP)

Menurut Bupati Gresik, “penggunaan pupuk alternative ini merupakan salah satu upaya Pemkab Gresik untuk mengantisipasi langkanya pupuk bersubsidi. Langkanya pupuk bersubsidi di Kabupaten pada akhir-akhir ini karena antara kebutuhan dan alokasi. Misalnya urea, kebutuhannya sebanyak 27.022 ton/tahun sedangkan alokasi dari Pemerintah sesuai Peraturan Gubernur No. 7 tahun 2009 hanya 12.036 ton. Untuk menutup kekurangan inilah Pemerintah berupaya mencari pupuk alternative agar produksi padi tetap stabil dan bahkan meningkat”.

Ditambahkan oleh Bupati, luas lahan padi pada tahun 2008 sebesar 50.525 ha/tahun, dengan produksi rata-rata sebesar 5,73 ton/ha dan total produksi padi tahun 2008 sebesar 289.489 ton. Di Tahun 2009 ini, kami harap ada kenaikan produksi sebesar 5 % atau 6,017 ton/ha.

Terkait harapan Bupati Gresik ini serta dengan kejadian bencana banjir yang melanda wilayah Gresik utara dan selatan, kepala Dinas Pertanian melalui kabag humas Pemkab Gresik, M. Hari Syawaludin mengatakan”kendati Gresik dikepung banjir, namun kerusakannya hanya 1 sampai 2 % saja atau 166,7 ha. Jadi tidak terlalu mengganggu produksi padi.

Yang paling menggembirakan, adalah adanya kesiapan dolog untuk membeli hasil panen petani sesuai inpres No 8 tahun 2008 dengan harga Rp. 2.400/kg untuk gabah kering panen dengan kadar air 26%, dan Rp. 3.000,- untuk gabah kering giling dengan kadar air 18%. (sdm, Humas Pemkab Gresik)

Read More

PENDAPATAN MASIH DIPROYEKSIKAN POSITIF

Meski pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan akan terjadi perlambatan akibat krisis ekonomi global, Pemkab Lamongan masih optimis mampu meningkatkan pendapatan daerahnya pada 2010 mendatang. Dalam proyeksi pendapatan daerah 2010, diperkirakan masih akan terjadi kenaikan pendapatan sebesar 4,5 persen yakni dari Rp 874.339.649.000 menjadi Rp 913.824.738.000.

Data tersebut diungkapkan oleh Eko Agus Trihandono Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Lamongan saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 2009 di Pendopo Lokatantra setempat, Selasa (24/3). “Proyeksi pendapatan daerah ini adalah angka perkiraan sementara, “ kata dia.

Dalam paparannya tersebut, dia juga sebutkan akan ada beberapa tantangan dalam pelaksanaan APBD 2010 mendatang. Tantangan tersebut, kata dia harus disikapi dengan melakukan beberapa hal. Seperti dinas penghasil pendapatan harus mampu menmkasimalkan penerimaannya untuk meningkatkan kemampuan fiskal daerah. Selain itu juga perlu dilakukan efisiensi dan efektifitas pengeluaran belanja operasional, khususnya yang bersifat rutin. “Kegiatan seperti seminar, lokakarya dan kegiatan sejenis serta pembangunan gedung dan pengadaan kendaraan kecuali untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seyogyanya dibatasi, “ ujarnya.

Sementara untuk usulan kegiatan anggaran tahun 2010 seperti disampaikan Kepala Bappeda Ismunawan dari APBD Lamongan diperkirakan Rp 666.833.486.869 Sementara dari APBD Propinsi diperkirakan Rp 97.534.000.000 dan dari APBN sebesar Rp 204.340.886.000. “Estimasi kemampuan fiskal 2010 diperkirakan sebesar Rp 419.537.160.000, sehingga dalam perkiraan kasar akan terjadi devisit Rp 247.296.376.369, “ ungkap dia.

Bupati Lamongan Masfuk dalam sambutannya sampaikan pembangunan pada 2010 nanti bukan hanya prakarsa dari pemerintah saja. Melainkan dari semua elemen di masyarakat. “Lewat Musrenbang dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2010 ini masih ada waktu untuk menta kembali semua rencana. Jika ada yang kurang pas masih bisa dibenahi. Oleh karena itu semua stake holders dari Pemkab Lamongan diundang, “ papar dia dalam kegiatan yang diikuti anggota DPRD, SKPD, Camat, perwakilan perguruan tinggi, LSM, Ormas, Orsos dan dari dunia usaha itu.

Sampai saat ini, sambung Masfuk, sector pertanian masih jadi sector utama di Lamongan. Namun dengan realitas bahwa pertumbuhan penduduk tidak dibarengi perluasan lahan pertanian akan menjadi problem tersendiri di masa mendatang. Dia meminta semua aparat agar bekerja lebih keras untuk tumbuhkan perekonomian di sector pertanian tanpa melakukan perluasan lahan.

“Konsep harus diwujudkan dalam bentuk yang kongkrit. Bukan hanya slogan-slogan saja. Harapan dan kemauan tidak bisa tercapai tanpa diwujudkan, “ katanya berpetuah. “Pemerintah tidak bisa berdiri sendiri. Semua harus kompak. Lamongan sebagai produsen beras terbesar di Jatim adalah buktui Pemkab pro pada petani Lamongan, “ terang dia.

Pada kesempatan itu Masfuk juga menitipkan program beasiswa untuk siswa miskin yang berprestasi agar tetap diteruskan dalam perencanaan pembangunan di masa mendatang. Dia berharap meski ide program tersebut dari dia, tidak menjadikan program yang bagus itu dihentikan setelah dia selesai menjabat Bupati. “Untuk hal-hal yang baik kenapa tidak diteruskan, “ pinta dia.

Sementara dari usulan dana APBD hasil forum gabungan SKPD pada pra Musrenbang, Dinas Pendidikan Lamongan adalah SKPD dengan usulan anggaran terbesar. Dari pagu indikatif belanja langsung 2010 sebesar Rp 98.090.399.550, usulan SKPD ini sebesar Rp 142.494.259.550 atau 145 persen dari pagu indikatif. Sedangkan Kantor Ketahanan Pangan menjadi SKPD dengan usulan terrendah. Yakni dari pagu indikatif belanja langsung 2010 sebesar Rp 507.056.000, usulan SKPD baru ini sebesar Rp 215.000.000 atau 42 persen dari pagu indikatif. Secara keseluruhan, dari pagu indikatif belanja langsung 2010 sebesar Rp 350.004.261.717, usulan dari forum SKPD mencapai Rp 666.833.486.869 atau 191 persen dari pagu indikatif. (arf, Humas Pemkab Lamongan)

Read More