Senin, November 23, 2009
Administrator
Meski tergolong daerah yang kurang subur dibandingkan daerah lain, namun Kabupaten Lamongan terus mampu naikkan pendapatan sejak lima tahun terakhir. Semakin tinggi pendapatan yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, maka semain baik inovasi dan kreatifitas suatu daerah.
Itu disampaikan juru bicara FPKB Sukandar saat menyampaikan pandangan umum fraksinya terkait pengantar nota keuangan RAPBD 2010 di Ruang Paripurna DPRD setempat, Senin (23/11). “Dari perjalanan mulai tahun 2004 yang hanya Rp 850,150 juta rupiah menjadi Rp 13,087 miliar adalah suatu kenaikan yang patut dibanggakan bagi suatu daerah yang tergolong kurang subur, “ ujar dia.
Di sisi lain FPKB juga menyoroti kecenderungan turunnya Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Lamongan. Untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi degradasi KKD, FPKB berharap eksekutif untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan megurangi jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD).
Penurunan tersebut juga disebabkan adanya ketidakseimbangan antara rata-rata kenaikan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan kenaikan belanja gaji PNSD. Lebih lanjut diungkapkannya, DAU rata-rata pertahun naik hanya 4,67 persen sementara belanja PNSD rata-rata pertahun naik 16,0 persen.
Padahal menurut Sukandar, sesuai Permendagri nomor 30 tahun 2007 disebutkan DAU ditujukan untuk mendanai kebutuhan PNSD. “Jika ini dibiarkan terus menerus, maka anggaran Kabupaten Lamongan akan habis hanya terserap untuk belanja PNSD. Ini juga secara otomatis mengurangi belanja langsung yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan, “ tegas dia.
Dia kemudian menunjukkan pada 2007 jumlah PNSD 10.838 orang dengan DAU Rp 540,603 miliar. Selanjutnya pada 2008 jumlah PNSD 10.579 orang dengan DAU RP 599,292 miliar, pada 2009 dengan jumlah PNSD 12.679 orang DAU yang diterima Rp 581,718 miliar. Sedankan pada 2010 dengan jumlah PNSD sebanyak 13.505 orang, DAU yang diterima sebesar Rp 606,7 miliar.
Di kesempatan kedua, FPDIP berharap penyusunan APBD 2010 dibahas secara serius. Hal itu ujar FPDIP melalui juru bicaranya Asyhari, diantaranya karena di tahun 2010 akan ada agenda Pilkada. “Keseriusan pembahasan APBD 2010 menjadi sangat strategis. Dalam artian kita tidak bolah menjadikan APBD mempunyai muatan politis yang terlalu tinggi. Sehingga melupakan sisi akuntabilitas sumber daya dan akuntabilitas keuangan daerah, “ ungkap dia.
Lain lagi dengan FPAN lewat juru bicaranya Sutikno yang menyoroti PAD Lamongan. Disampaikannya, untuk penerimaan yang berasal dari PAD selain bidang kesehatan dan PD Pasar, ada kecenderungan tidak ada peningkatan. Bahkan, kata dia, untuk sektor Retribusi Daerah sebagian besar obyeknya mengalami penurunan. Untuk itu FPAN mohon penjelasan terkait hal tersebut. FPAN juga mohon penjelasan mengapa Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diperuntukkan bagi infrastruktur banyak yang dihapus, “ ujar dia.
Terkait turunnya PAD, FPGokkar lewat juru bicaranya Kacung menyoroti kurang optimalnya kinerja BUMD yang pengelolaannya kurang professional. Yakni PD Aneka Usaha Lamongan Jaya. Kontribusi BUMD tersebut pada PAD dari tahun ke tahun statis di angka Rp 155 juta. Sementara modal yang diberikan oleh Pemkab Lamongan kurang lebih mencapai Rp 3 miliar. “Selanjutnya agar segera ada penyelesaian untuk mengembalikan uang milik rakyat tersebut, “ ujar dia. Di RAPBD 2010 PAD direncanakan sebesar Rp 94,066 miliar atau turun 15,45 persen dari target PAD PAPBD 2009 yang sebesar Rp 111.242.158.395. (Humas Pemkab Lamongan)
