Senin, Januari 16, 2012
Administrator
 |
| Ilustrasi |
Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Thamri Sihite yang dihubungi wartawan di Jakarta Senin (16/1/2012).
"Ya nanti sebentar lagi tahap kedua akan kami umumkan. Tahap pertama kan udah 3.000-an, tahap kedua sudah 700-an, dan tahap ketiga sisanya. Insya Allah di 2012 selesai. Total IUP ada 9.000-an," ujar Thamrin.
Dirinya mengatakan untuk tahap kedua akan difinalisasi karena masih tahap pemberian izin. "Sekarang kita kontrak dengan yang memberi izin dulu. Lamanya di situ, contoh konkretnya, ada ijin yang diterbitkan bupati, padahal itu ada tahapannya, penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi," tegasnya.
Menurutnya jika perusahaan tambang tersebut sudah beroperasi padahal belum difinalisasi maka ada yang janggal dalam pemberian IUP tersebut. "Dia kan produksi. Kalau ada izin, dia langsung produksi kan aneh, berarti bupati ada main di sana. Nah ini harus kita cek," katanya.
Thamrin menyatakan telah membuat tim verifikasi dari Universitas Indonesia (UI) untuk membantu Kementerian ESDM dalam menverifikasi IUP tersebut. "Kita kan karena banyak IUP, sehingga kami ingin dibantu, jadi kerja sama. Mungkin kita akan berikan sosialisasi lebih intens lah ke bupati," jelasnya.
Lebih lanjut Thamrin menambahkan yang tahap kedua 700 IUP ini sudah dicek dan sudah lolos dan akan segera diumumkan secepatnya tetapi masih harus izin pinjam kawasan hutan lidung di Kementerian Kehutanan (Kemenhut).
-
"Itu sudah jelas, tidak tumpang tindih lagi. Tapi kalau Kementerian Kehutanan masih ada prosedurnya lagi, kalau misalnya mau ekplorasi, harus ada izin pinjam pakai dari kehutanan. Pengumumannya tergantung dokumen-dokumen yang ada, ini kami lagi kumpulkan Januari-Februari ini seluruh gubernur dan bupati lagi untuk yang tidak clean and clear. Berarti sekitar 4.000 yang sudah clean and clear, dan masih ada sekitar 5.000-an lagi yang belum," pungkasnya.
sumber: okezone
